lembaga pemantau kinerja
pemerintah indonesia
(LPKPI – RI & LBH LPKPI-RI)
Sejarah Singkat
LPKPI RI & LBH LPKPI RI
Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Indonesia Republik Indonesia (LPKPI RI) dan Lembaga Bantuan Hukum LPKPI RI (LBH LPKPI RI) didirikan pada 17 Agustus 1999 sebagai respons atas maraknya tindakan korupsi, intimidasi terhadap masyarakat kecil, serta praktik mafia hukum dan mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kehadiran kedua lembaga ini bertujuan untuk membantu dan melindungi hak-hak masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat negara.
struktur pengurus
1. Ketua:
2. Wakil Ketua:
3. Sekretaris:
4. Wakil Sekretaris:
5. Bendahara:
6. Wakil Bendahara:
7. Kadis Humas:
8. Wakil Kadis Humas:
9. Kepala Divisi Investigasi:
10. Kepala Divisi Pemberantasan & Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:
11. Kepala Divisi Pemberantasan & Pencegahan Tindak Pidana Kolusi & Nepotisme:
12. Kepala Divisi Pemberantasan Tindak Pidana Pungli:
13. Kepala Divisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Negara:
14. Kepala Divisi Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Perpajakan & Perbankan Melalui Penelitian & Penyelidikan:
15. Kepala Divisi Monitoring:
16. Kepala Divisi Intelijen:
17. Kepala Divisi Penyelidikan, Pelaporan & Tangkap:
18. Kepala Divisi Mengawal & Mengawasi APBN,APBD,APBDESA:
19. Kepala Divisi Mengawasi Kebijakan Publik:
20. Kepala Divisi Penelitian, Pengawasan & Penyelamatan Aset Negara:
21. Kepala Divisi Penelitian & Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara:
22. Kepala Divisi Pemberantasan & Pencegahan Tindak Pidana Ilegal Logging/Ilegal Kayu:
23. Kepala Divisi Pemberantasan & Pencegahan Tindak Pidana Trafficking/Perdagangan Manusia:
24. Kepala Divisi Pemberantasan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme:
25. Kepala Divisi Pemberantasan & Pencegahan Tindak Pidana Narkoba:
26. Kepala Divisi Pemberantasan Mafia Tanah & Mafia Hukum:
27. Kepala Divisi Penangkapan Mafia Tanah & Mafia Hukum:
28. Kepala Divisi Team Audit Kekayaan Para Pejabat Negara:
29. Kepala Divisi Team Penyitaan Aset Para Koruptor:
30. Kepala Divisi Team Penangkapan Para Koruptor:

lpkpi - ri

DPP LPKPI RI

LBH LPKPI RI

TIM KHUSUS 364

Hubungi kami
Silahkan kontak nomor kami untuk layanan pengaduan / pelaporan / bantuan hukum.
kirim laporan / pengaduan anda
LPKPI - RI dan LBH LPKPI - RI menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin membuat pelaporan / pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang pemerintah, permasalahan hukum dan hal hal lainnya.
pendaftaran anggota
Pendaftaran online anggota LPKPI - RI dan LBH LPKPI - RI.